Masalah sarana&prasarana pendidikan di Sragen

PERMASALAHAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

DI KABUPATEN SRAGEN

TUGAS: PERENCANAAN DAN MANAJEMEN PEMB. PENDIDIKAN

DOSEN: Prof. Dr. H. MUNGIN EDDY WIBOWO, M.Pd., Kons.

1. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Sragen menunjukkan;

1. Ruang kelas

Jumlah ruang kelas sebagai tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus atau praktek dengan alat khusus yang mudah dihadirkan minimal sama dengan banyak rombongan belajar. Di Kabupaten Sragen, jumlah ruang kelas dapat dikatakan sama dengan jumlah rombongan belajar seperti dapat dilihat pada tabel 1.

Secara umum, dalam setiap ruang kelas dilengkapi dengan kursi peserta didik, meja peserta didik, kursi guru, meja guru, dan papan tulis. Dengan kondisi kuat, stabil, aman, mudah dipindahkan dengan ukuran memadai untuk duduk. Kelengkapan yang lain seperti lemari, tempat sampah, tempat cuci tangan, dan kotak kontak belum sepenuhnya dimiliki oleh tiap ruang kelas yang ada.

Jumlah ruang kelas SD sebanyak 3.819 unit dengan rincian 1.493 unit (39,09 %) dalam keadaan baik, 1.432 unit (37,50 %) dalam keadaan rusak ringan dan 894 unit (23,41 %) lainnya rusak berat. Kondisi yang hampir sama terjadi pada MI, sebanyak 162 unit ruang kelas (41,75 % ) dalam kondisi baik, sebanyak 138 unit (35,57 %) mengalami rusak ringan dan 88 unit (22,68 %) lainnya mengalami rusak berat.

Tabel 1. Rasio Ruang Belajar Per Ruang Kelas

Keterangan	SD	MI
Rasio ruang belajar terhadap ruang kelas	0.93	1.05
Rasio ruang perpustakaan terhadap sekolah	0.18	0.26
Rasio Tempat OR terhadap sekolah	0	0
Rasio UKS terhadap sekolah	1.00	0.26

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Sragen Tahun 2006/2007

1. 2. Ruang perpustakaan

Jumlah SD yang memiliki ruang perpustakaan hanya sebanyak 18.00 % dari 582 SD yang ada sedangkan jumlah MI yang memiliki perpustakaan hanya sebanyak 26.00 % dari 70 MI yang ada. Kecilnya persentase SD dan MI yang memiliki perpustakaan menunjukkan pihak sekolah belum memahami arti penting perpustakaan sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan.

Kondisi tersebut makin mengenaskan jika melihat kelengkapan koleksi dan kenyamanan perpustakaan. Banyak perpustakaan yang ada tidak dilengkapi kursi yang memadai, penataan buku tidak rapi, sirkulasi udara dan pencahayaan kurang, tidak ada lemari katalog, tidak ada meja kerja/sirkulasi, meja dan peralatan multimedia dll.

3. Laboratorium IPA

Data tidak tersedia, tidak adanya data dimungkinkan karena sedikitnya SD/MI yang memilikinya.

1.4. Ruang pimpinan

Data tidak tersedia, tidak adanya data dimungkinkan karena sedikitnya SD/MI yang memilikinya. Pada umumnya, ruang pimpinan menyatu dengan ruang guru.

5. Ruang guru, tempat beribadah, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat olahraga

Data tidak tersedia, tidak adanya data menunjukkan rendahnya perhatian dan kepedulian para pemangku kepentingan terhadap pentingnya ruang guru, tempat beribadah, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat olahraga yang representatif terhadap keberhasilan proses pendidikan.

5. Ruang UKS

Semua SD yang ada memiliki ruang UKS sedangkan jumlah MI yang memiliki ruang UKS hanya 26,00 %. Sayangnya, tidak banyak UKS yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai seperti tempat tidur, lemari, dan perlengkapan kesehatan lainnya (catatan kesehatan peserta didik, perlengkapan P3K dll).

2. Analisis

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah, kondisi sarana dan prasarana yang ada tidak memadai. Kondisi tersebut diantaranya disebabkan oleh

1. Terbatasnya anggaran pendidikan dibanding kebutuhan pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang ada.

2. Kurangnya dukungan partai politik dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan pada khususnya dan kualitas pendidikan pada umumnya.

3. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

4. Belum adanya tenaga ahli perencanaan sarana dan prasarana pendidikan yang berakibat pada lemahnya perencanaan kegiatan.

5. Kurangnya pemahaman pihak sekolah dan komite sekolah terhadap pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana yang baik terhadap kualitas pendidikan.