Permasalahan pendidikan di Kab. Sragen

PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SRAGEN

TUGAS : PERENCANAAN DAN MANAJEMEN PEMB. PENDIDIKAN

Beberapa permasalahan pendidikan yang terdapat di Kabupaten Sragen diantaranya,

1. Masih rendahnya angka partisipasi murni (APM) jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

Diketahui APM SMP/MTs hanya sebesar 89,78 % sedangkan APM SMA/SMK/MA hanya 57,06 %. Rendahnya APM tersebut menunjukkan masih banyaknya anak usia SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang belum sekolah sesuai dengan usianya. Hal ini bisa terjadi utamanya karena dua hal yaitu terdapatnya siswa yang tinggal kelas di jenjang pendidikan sebelumnya dan adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan belum berhasilnya program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Sragen yang dapat dilihat dari nilai APM SMP/MTs yang hanya 89,78 %. Hal lain yang perlu diperhatikan berdasarkan nilai APM tersebut adalah perlunya peningkatan kualitas belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan sehingga tidak ada siswa yang tinggal kelas.

Tabel 1 APK dan APM sekolah di Kabupaten Sragen

Keterangan	Jenjang Pendidikan
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
APK	119,03	118,08	89,04
APM	99,98	89,78	57,06

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Sragen

2. Rendahnya rasio guru terhadap kelas dan belum meratanya penyebaran guru dan jumlah siswa.

Diketahui rasio kelas guru SD/MI sebesar 0,65, SMP/MTs sebesar 1,00 dan SMA/SMK/MA sebesar 0,31. Kondisi tersebut menunjukkan masih sedikitnya jumlah guru dibanding jumlah kelas pada jenjang SD/MI dan SMA/SMK/MA. Hal ini menjadikan tidak semua kelas memiliki guru kelas dan adanya rangkap tugas antara guru kelas dan guru bidang studi yang berakibat tidak optimalnya proses bimbingan dan pengajaran kepada siswa. Idealnya, setiap kelas memiliki guru kelas dan bukan guru bidang studi.

Jika nilai rasio kelas/guru tersebut dikaitkan dengan rasio siswa/guru yang mencapai 15 (SD), 13 (SMP/MTs), dan 13 (SMA/SMK/MA) secara sederhana dapat dikatakan secara umum sebetunya jumlah guru mencukupi untuk jumlah siswa tapi penyebaran guru belum merata sehingga rasio kelas/guru masih rendah.

Tabel 2. Rasio Siswa/guru dan Kelas/guru di Kabupaten Sragen

Rasio	Jenjang Pendidikan
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
Siswa/guru	15	13	12
Kelas/guru	0,65	1,00	0,31

Sumber: Profil Kabupaten Sragen

3. Masih rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru dibandingkan standar nasional pendidikan.

Diketahui dari 923 guru SD/MI hanya 88,30 % yang layak mengajar berarti sebanyak 11,70 % lainnya semi/tidak layak mengajar. Nilai tersebut semakin berkurang untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masing-masing hanya 84,48 % dan 80,22 % guru yang layak mengajar.

4. Masih rendahnya partisipasi orang tua/masyarakat pada sektor pendidikan dan rendahnya kesadaran masyarakat khususnya masyarakat wilayah utara bengawan solo terhadap pentingnya pendidikan untuk investasi masa depan.

Diketahui, angka partisipasi orang tua hanya sebesar 3,01 % pada SD dan 1,78 % pada MI. Pada jenjang pendidikan SMP dan MTs, angka partisipasi orang tua masing-masing 15,05 % dan 17,86 %. Pada jenjang pendidikan SMA, SMK dan MA, angka partisipasi orang tua masing-masing 42,75 %, 38,90 %, dan 31,50 %.

Rendahnya partisipasi orang tua tersebut menunjukkan terlalu bergantungnya pembiayaan pendidikan pada pemerintah padahal dana pemerintah terbatas dan permasalahan yang harus ditangani banyak. Kondisi tersebut menjadikan, proses pendidikan tidak dapat berjalan optimal utamanya karena keterbatasan keuangan.

Tabel 3. Angka Partisipasi Pemerintah Pusat, Orang Tua, dan Pemda dalam Pembiayaan Pendidikan

Angka Partisipasi	Jenjang Pendidikan
	SD	MI	SMP	MTs	SMA	SMK	MA
Pem. pusat	24,82	70,47	22,68	62,01	5,82	5,61	63,86
Orang tua	3,01	1,78	15,05	17,86	42,75	38,90	31,50
Pemda	70,88	23,42	54,14	18,83	45,32	27,29	1,12

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Sragen

Kecilnya angka partisipasi masyarakat disisi lain juga menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat khususnya masyarakat wilayah utara bengawan solo terhadap pentingnya pendidikan untuk investasi masa depan.

5. Beberapa sekolah tidak dilalui angkutan umum yang memadai sehingga banyak siswa yang kesulitan untuk menjangkaunya terutama di wilayah utara bengawan solo.

6. Tingginya angka buat huruf usia produktif (usia sekolahj) dibandingkan daerah lain, Kabupaten Sragen merupakan kabupaten dengan jumlah pendudiuk buta huruf terbesar ketiga se Jawa Tengah.

7. Sulitnya menyadarkan masyarakat dengan pentingnya sekolah di SMK berbasis potensi daerah. Beberapa SMK rintisan yang dibangun di kecamatan memiliki peminat sedikit padahal SMK di kecamatan tersebut dibangun dengan pendekatan potensi kecamatan dimaksud seperti SMKN Jenar dengan jurusan unggulan perkayuan tapi peminatnya sama sekali tidak ada.

8. Belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan yang ada.

9. Belum tersosialisasinya standar pelayanan minimal (SPM) sektor pendidikan di Kabupaten Sragen.